Paradigma Penanggulangan Bencana Indonesia

Beberapa waktu lalu Indonesia digemparkan lagi dengan bencana situ gintung. Banyak pihak saling menyalahkan, masyarakat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan alam. Lantas siapa yang sebenarnya salah??? Apabila kasus ini direkonstruksi kembali, Indonesia jelas mempunyai track record bejat soal penanggulangan bencana. Dalam artian terlepas dari bencana yang memang sudah menjadi takdir Allah swt, Indonesia kerapkali dikesankan SELALU MENGULANGI KESALAHAN SERUPA, yaitu tidak membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan TINGGI terhadap bencana.

Sehingga masyarakat masih cenderung rentan terhadap bencana. Padahal DISASTER = VULNERABILITY + HAZARDS. Jadi peningkatan ketahanan masyarakat yang vulnerable ditambah pengurangan ancaman (hazards) yang bisa berbentuk risk reduction merupakan 2 kunci utama penanggulangan bencana di Indonesia.

Menurut saya, penyebab utamanya adalah paradigma penanggulangan bencana yang salah kaprah dan sudah terlanjur mengakar yaitu paradigma penanggulangan bencana yang hanya merespon KETIKA terjadinya bencana. Maka dari itu tidak usah mengelus dada ketika sebuah bencana menyebabkan kerusakan yang fatal. Sampai kapanpun apabila stigma demikian yang dianut, bencana akan terus memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah kematian penduduk dan kerusakan infrastruktur secara tiba2 di Indonesia.

Yang patut kita sukuri adalah pemerintah nampaknya sudah mulai menggeser paradigma kuno tersebut, niat baik pemerintah untuk mengaplikasikan paradigma baru dalam penanggulangan kebencanaan sudah tercermin dengan dibentukanya Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun yang amat sangat disayangkan, meskipun instruksi pembentukan kedua badan penanggulangan bencana tsb sudah ada sejak 2007. Di seluruh Indonesia selain BNPB di tingkat pusat, baru terdapat 2 BPBD, yaitu BPBD Provinsi Jateng dan BPBD Kota Cilacap. Conflicting rules disinyalir menjadi penyebab daerah lain belum membentuk badan tsb. Sehingga ketika Situ Gintung JEBOL, mungkin pemerintah masih sibuk megkonsolidasikan kontradiksi dalam peraturan-peraturan pembentukan BPBD. Lantas kapan pemerintah benar benar SIAP menanggulangi bencana. Menurut hemat saya, kita hanya bisa menunggu eksistensi Badan Penaggulangan Bencana tsb direalisasikan. Karena melalui badan tsblah LANGKAH AWAL penanggulangan bencana yang menyeluruh dan komperhensif bisa dicapai.

BLACK CAMPAIGN

Gambar diatas agak aneh gak sih? kok ya tega berdiri diatas penderitaan orang lain, hehehehehe. Saya gak ngerti ya, kenapa ada istilah BLACK CAMPAIGN atau kampanye hitam, atau biar gak rasis (karena entah kenapa orang orang kita suka menganggap hal2 yang ‘hitam’ selalu merefer pada pemaknaan negatif) mari kita sebut saja NEGATIVE CAMPAIGN. Black campaign sendiri kalo diterjemahkan secara bebas berarti kampanye yang memiliki substansi negatif, but hey…bukankah seperti itulah adanya kampanye, saat dimana kita mempromosikan diri kita setinggi langit sekaligus mempropagandakan kelemahan lawan, sehingga tujuan tercapai, yaitu kita dipilih!!!Dan apakah itu negatif!? Kayaknya gak lucu dong kalo kita kampanye mempromosikan diri sendiri sekaligus menyanjung performa lawan, dan tidak usah munafik karena memang begitulah politik, SALING MENJATUHKAN. Yang terpenting dan memang harus dibudidayakan di negara kita yaitu sikap berjiwa besar untuk menerima kekalahan. Sehingga siapapun yang jadi presidennya, semuanya mau mendukung dan menguatkan, bukan ngebacokin dari belakang berusaha menjatuhkan seperti masa kampanye. Makanya cukupkan dan puaskan saja napsu buat saling menjatuhkan di masa masa kampanye, hehehe, piss ah.

Menyoal UU BHP!!!

Banyak mahasiswa yang menentang eksistensi dari UU BHP ini, demo anarkis hingga melakukan penetrasi ke dalam ruang rapat dewan pun dilakukan. Tapi apa sebetulnya esensi dan maksud dari kebijakan ini benar benar buruk? Saya sendiri ragu pemerintah segoblok itu dengan tidak memperhitungkan konsekuensi dari menurunnya aksesbilitas mahasiswa kurang mampu yang sebenarnya sanggup sacara intelektual mengenyam bangku universitas. Wacana soal BHP ini sebenarnya sudah pernah saya dengar dari awal saya menginjakkan kaki di UGM. Dari yang saya dengar, pada intinya universitas membutuhkan dana yang teramat besar untuk biaya operasionalisasi dan pengembangan, sementara subsidi dari pemerintah teramat kecil, padahal di sisi lain UGM yang terkenal sebagai kampus rakyat dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan secara murah!!! Jelas tidak mungkin untuk mengcover dialektika 3 pihak tersebut; pemerintah, kampus dan masyarakat!!!

Policy alternative yang tersisa adalah pemberian otonomi kampus oleh pemerintah, sehingga kampus bisa mencari “penghidupan” tambahan, maka munculah SPMA, SPP dan BOP yang kian naik. Sampai disini 2 kepentingan telah terselesaikan, pemerintah bernafas lega, opersionalisasi kampus pun berjalan. Lantas bagaimana dengan pendidikan yang murah? Maka disinilah KEBIJAKAN BEASISWA mengambil peran, di UGM sendiri saya tauk pasti banyak yang mendapat beasiswa, sehingga banyak teman saya yang mendapat keringanan untuk tidak membayar BOP. Diantara mereka pun mungkin banyak yang meng-NOL kan form jumlah pengisian SPMA waktu UM. TOH NYATANYA MEREKA LANCAR BERKULIAH!!!Itu menunjukkan bahwa UGM masih sensitif.

Memang sih beberapa malah mungkin harus membayar puluhan juta ke UGM. Tapi sekali lagi itu pasti karena mereka MAMPU dan MAU. Kalau tidak mengapa mereka gak mengajukan keringanan BOP saja atau meng-NOL kan SPMA? Saya rasa apabila kebijakan BEASISWA ini tepat guna maka persoalan selesai sudah. Kembali pada konsep bahwa adil tidak berarti sama, yang sebenarnya mampu membayar tinggi apa salahnya dikenakan biaya yang tinggi pula? Toh ini semata mata demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas kan? Mana mungkin coba UGM mau bagus kalau universitasnya KERE!?

Eksklusifitas Ilmu Administrasi Publik

Sebelumnya kita lupakan dulu debat panjang manajemen dan administrasi yang menyoal “siapa menginduk siapa”. Pertanyaan retoris yang sering kita dengar seperti manakah yang lebih luas? Manajemen atau administrasi hendaknya kita buang jauh dl, karena skali lagi saudara saudara…itu cuman soal CLAIM, tidak lebih. Semacam analogi telor dan ayam, siapa mendahului siapa tidak lagi penting tapi siapa yang mengklaim dengan justifikasi ilmu masing masing yang dibenarkan scr ilmiahlah yang akan menang.

Kembali ke topik utama, dalam kenyataannya, banyak manajer atau administrator berasal bukan dari jurusan manajemen ataupun adm publik. Tidak jarang pula kita temui manajer atau administrator handal yang berasal dari jurusan dimana di dalamnya tidak mengajarkan ilmu manajerial misalkan jurusan teknik, farmasi, atau bahkan filsafat. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena ilmu manajemen atau adm. publik itu sama sekali tidak eksklusif.

Eksklusifitas disini diukur dari cara pencapaian (penguasaannya), misalkan untuk menjadi dokter, cara yang ditempuh ya hanya ada satu, yaitu kuliah di kedokteran, untuk menjadi apoteker, cara yang ditempuh ya cuman ada satu, yaitu kuliah di farmasi. Namun tidak demikian halnya dengan ilmu administrasi. Seperti yang sudah saya paparkan diatas banyak orang menjadi administrator handal tanpa harus kuliah administrasi, banyak pula orang yang gagal menjadi administrator handal meski sudah kenyang tetek bengek birokrasi dan ilmu organisasi dalam kuliah administrasinya. Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah kenapa manajemen atau adm. publik itu sama sekali tidak eksklusif?

Jawabannya adalah karena penguasaan maksimal terhadap manajemen atau adm. Publik itu ditentukan oleh 2 hal besar yaitu seni dan ilmu. Yup…adm public is something between art and science. Sedangkan yang namanya art itu 99% nya ditentukan oleh anugrah yang maha kuasa yang disebut talent. Kita bisa belajar ilmu manajemen, kebijakan dan kepemimpinan sampek jenggotan dan ya…mungkin pula kita mendapatkan nilai yang tinggi di setiap mata kuliah tersebut. Tapi apa lantas kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Jawabannya tergantung berbakat atau tidaknya kita menjadi pemimpin.

Faktor bakat disini menjadi eksekutor mutlak bagi mereka yang bermimpi menjadi manajer, policy analyst, pemimpin handal. Bukan science atau teori yang mereka katamkan hingga diluar kepala yang didapatkan di bangku kuliah administrasi publik. Semua tau Soekarno, the most famous presiden of Indonesia merupakan orang teknik, dan pastinya beliau tidak pernah mengenyam bangku kuliah administrasi dan mengambil mata kuliah leadership

Sampai disini, kesimpulannya adalah ilmu adm publik itu tidaklah eksklusif, kita dimudahkan sekaligus disulitkan dengan status ketidakeksklusifan ini. Buat temen temen yang bermimpi jadi manajer atau adminisrator ingatlah ilmu administrasi atau manajemen adalah jalan dan bakat adalah aspalnya. Harus benar benar digalakkan secara berkesinambungan supaya kita bisa meraih apa yang kita cita2kan dengan mulus, dan sembari sesekali ngebut barangkali y hwe5…

Matikan Rokokmu Sekarang Juga

Ada yang bilang merokok di Indonesia itu sudah tradisi, semacam basa basi pengakraban diri ketika bertemu kawan atau orang yang baru dikenal, sembari nongkrong dan kemudian merokok bersama…Obrolan ringan pun mulai mengalir, bicara apa saja selain politik, rokok pun melambangkan kejantanan, modernitas. Tapi apa iya “yang membunuh” itu akan tetap kita lestarikan atas nama tradisi yang sudah mengakar? Kemarin tanggal 31 Mei diperingati sebagai hari tanpa tembakau, atau yang terjemahan bebasnya hari tanpa rokok. Saya sempet larut dalam diskusi multidispliner Majelis Guru Besar UGM yang membahas tentang “Kebijakan Rokok; Antara Pencegahan Penyakit dan Pertumbuhan Ekonomi” yang meskipun hasil akhir dari diskusi ini kurang jelas seperti diskusi multidisipliner pada umumnya, tapi beruntung saya mendapatkan sedikit pencerahan.

Indonesia berhutang banyak pd Industri rokok, sumbangan devisa, iklan dan sumbangsih lain dalam berbagai bidang pembangunan termasuk yang paling terkenal, yaitu sarana dan prasarana pelatihan atlet bulutangkis kelas internasional pun dihandle oleh perusahaan rokok, industri ini pun terkenal telah menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya, tapi apa iya itu purely dilakukan atas nama amal? Saya c lebih setuju kata Prof Dr Muhadjir Darwin (Kepala PSKK UGM), bahwa itu semua bukan amal dan murni profit oriented, dijelaskan pula bahwa pembatasan atas media iklanlah yang memaksa industri ini berpromosi dalam bentuk lain, dan…ya…melalui event2 khas anak muda; musik, olah raga, pendidikan dll. Industri ini seolah ingin menghapus jejak bahwa industri rokok merupakan salah satu bentuk economic underground seperti korupsi, illegal logging, penjualan pasir laut ke negara tetangga yang tetap survive dan menyelamatkan Indonesia ketika krisis moneter berlangsung. Kalau memang karena alibi diatas maka saya ingin menyarankan pemerintah untuk sekalian saja mengesahkan bentuk economic underground lainnya, supaya para pelakunya bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan menyumbang ‘sedikit’ devisa untuk bangsa ini. Yang perlu ditekankan pada sisi ini adalah kenyataan bahwa sumbangsih dan ‘peran’ industri rokok selama ini terhadap Indonesia hanya solusi sementara, dan tolong y…Jgn terpana banyaknya devisa yang disumbang, tapi lihatlah dampak kedepannya (untuk ini saya setuju sekali tentang pernyataan bahwa pemerintah Indonesia mengalami miopi, dimana pemerintahnya kurang bisa melihat dampak jangka panjang dari suatu proyek)

Bangsa Indonesia akan dipimpin oleh generasi perokok impoten yang paru parunya jebol. Dan secara tegas saya katakan sudah ada penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa Negara yang berhasil menekan penggunaan rokok mendapatkan 2x keuntungan daripada Negara yang membiarkan industri ini berkembang dan memberikan devisa tahunan yang tidak seberapa dan sifatnya sementara itu.

Dukung BBM naik!!

Dari hasil baca baca koran and blog2 terkenal seperti blognya om Priyadi yang analisisnya bener2 edan nd bgs bgt akhirnya saya jadi tau, kenapa harga BBM WAJIB naik dan SUBSIDI BBM itu haram hukumnya

Alasan utamanya sebenarnya amat sangat sederhana, minyak merupakan sumber daya yang tidak bs diperbaharui, miyak semakin habis padahal manusia semakin butuh (baca: ketergantungan) ama SDA yang satu ini, tentu saja normalnya harga minyak pun seharusnya akan makin mahal, apabila makin mahal otomatis biaya untuk mensubsidi akan semakin besar, apa iya tega ngebiarin pemerintah megap2 kebanyakan utang gara2 mensubsidi rakyatnya? Lama2 bisa bangkrut dong ni negara.

Indonesia pun ternyata bukan salah satu penghasil minyak besar di dunia, dari yang saya baca, Indonesia cm punya cadangan minyak 5 milyar barrel, jgn ketawa seneng dl karena tryata itu cm 0,484% cadangan minyak dunia dan 0,614% cadangan minyak negara2 OPEC. Indonesia bahkan harus mengimpor minyak, karena produksi minyaknya yang menurun sementara kebutuhan akan minyaknya meningkat. Salah satu penyebab naiknya kebutuhan ya karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak juga, bayangin!!!, Indonesia yang cadangan minyaknya tidak ada 1%nya cadangan minyak negara2 OPEC, jumlah penduduknya 42% jumlah penduduk negara2 anggota OPEC, gmn gak cepet habis!?

Oiya bwt yang masih beranggapan bahwa pencabutan subsidi akan memberatkan rakyat tolong dipikir ulang, subsidi BBM akan menuntut pemerintah mengeluarkan cost yang banyak yang bahkan mungkin akan membuat negara defisit, yang ujung2nya utang lagi keluar negeri atau bahkan menjadikan nilai tukar rupiah semakin melemah. Orang yang berpikir kedepan pasti akan setuju apabila subsidi dipertahankan, nantinya justru akan mencekik rakyat...